1 |
Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2017 |
Baca |
2 |
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE. 21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen |
Baca |
3 |
Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan di Timber Products ke Uni Eropa |
Baca |
4 |
Amandemen Lampiran I, II, dan V untuk Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia pada Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan produk kayu ke Uni Eropa |
Baca |
5 |
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/S |
Baca |
6 |
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Veri |
Baca |
7 |
Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.2/SET/KV/7/2016 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifika |
Baca |
8 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, H |
Baca |
9 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu |
Baca |
10 |
Surat Edaran Direktur PPHH Nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK |
Baca |
11 |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kay |
Baca |
12 |
Surat Edaran Nomor SE.14/VI-BPPHH/2014 tentang Kewajiban Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Sebagai Tindak Lanjut Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. PermenLHK Nomor P.95/Menhut-II/2014) |
Baca |
13 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelol |
Baca |
14 |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Penerbit Dokumen V-Legal |
Baca |
15 |
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu secara Berkelompok |
Baca |
16 |
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu |
Baca |
17 |
Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. SE.1/VI-BPPHH/2014 |
Baca |
18 |
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18 Tahun 2013 Tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V Legal |
Baca |