Pasuruan - Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHAn) bekerjasama dengan lembaga PBB FAO dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengadakan focus group discussion (FGD) melaksanakan program Monitoring Dampak Implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), bertempat di Balai Pertemuan Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kota Pasuruan.

Acara ini dihadiri oleh pelaku usaha industri kehutanan, asosiasi pengusaha mebel Pasuruan, eksportir industri kehutanan, dan pejabat Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan. FGD bertujuan mengumpulkan data primer dampak penerapan SVLK bagi industri kehutanan dari para pelaku usaha.

Mualif Arif, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengatakan mebel adalah sumber mata pencaharian utama di Kota Pasuruan, meski bukan penghasil kayu. Pada dasarnya, SVLK adalah progam Pemerintah untuk mencegah pembalakan kayu ilegal dan memperjalas legalitas sumber kayu.

Sayangnya selama 1 dekade program SVLK berjalan, belum bisa menguntungkan pelaku usaha. Hal ini disebabkan kebijakan SVLK yang selalu berubah, sehingga iklim usaha menjadi tidak pasti. Serta adanya kesepakatan ilegal antara auditor dan audite yang membuat program ini kurang berkualitas.

Asep, Ketua Forum Mebel dan Kerajinan Pasuruan mengaku bahwa SVLK belum memberikan pengaruh terhadap harga barang. Ia berharap Pemerintah lebih serius menjalankan program ini dengan memberikan akses dan fasilitas terhadap pengusaha mebel yang sudah memiliki dokumen SVLK.

Pemilik CV Aida Furniture, Hasyim memberi pendapat berbeda. Sejak memiliki dokumen SVLK, kegiatan usaha miliknya memiliki tata administrasi yang lebih baik. Selain itu, produksi mebel juga semakin bertambah seiring semakin meluasnya pasar. Dulu hanya mampu menjangkau pasar Asia dan Cina, sejak 2018 sudah mampu merambah ke pasar Eropa.

Namun dalam segi harga, belum ada peningkatan. Hasyim berharap biaya pembuatan SVLK lebih murah, seperti harga ISO surveillance hanya Rp 5 juta.

Sementara Budiwati, Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengatakan Kota Pasuruan pernah mendapat penghargaan dari WWF karena kebijakan yang mengutamakan SVLK dalam lelang pengadaan mebel di Pasuruan. Walaupun secara global, SVLK belum meningkatkan harga barang.