Workshop Stakeholder di Khammouane

Advokasi Keadilan Gender dan Ekologis dalam Pengelolaan Hutan

Provinsi Khammouane, Laos – Pada 4-5 Juni 2025, tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Sypha Chanthavong melaksanakan kegiatan lanjutan proyek "Memperkuat Keadilan Gender dan Ekologis dalam Tata Kelola Hutan Asia Tenggara: Pembelajaran dari Indonesia dan Laos" di Provinsi Khammouane. Kegiatan ini melibatkan peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk memvalidasi temuan penelitian dan membahas implikasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Rangkaian Kegiatan
Kegiatan terbagi dalam dua agenda utama:

1. Lokakarya Validasi
   Tim peneliti kembali ke Desa Kouankhayom, Distrik Bualapha, untuk mempresentasikan temuan awal dari penelitian tahun 2024. Tujuannya adalah memastikan akurasi data sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses penelitian.
2. Dialog Pemangku Kepentingan
   Diadakan pertemuan dengan 12 perwakilan distrik dan 8 pejabat provinsi untuk:
   • Berbagi perkembangan penelitian
   • Mendiskusikan implikasi kebijakan
   • Menyelaraskan prinsip keadilan gender dan ekologis dalam kebijakan lokal

Dialog mengungkap tantangan utama, terutama kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran perlindungan hutan di kalangan perempuan etnis Ngouan.
Hasil Penting
Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian kunci:
? Peningkatan Kesadaran Stakeholder

• Pemahaman baru tentang peran kesetaraan gender dalam konservasi hutan
• Pemberdayaan perempuan Ngouan untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan lingkungan
• Penyebarluasan pengetahuan tentang hukum lingkungan dan dampak deforestasi

? Dasar Aksi 2026
Data yang telah divalidasi akan menjadi landasan untuk:

• Pengembangan materi edukasi
• Penyusunan strategi keterlibatan masyarakat
• Program pelatihan khusus untuk perempuan

Pelajaran Berharga
Tim peneliti mencatat tiga prinsip utama:

1. Keterlibatan jangka panjang - Perubahan berkelanjutan membutuhkan komitmen terus-menerus
2. Pendekatan partisipatif - Solusi yang melibatkan masyarakat cenderung lebih efektif
3. Kontekstualisasi - Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya setempat